Begini Larangan Judi Online Menurut Undang-Undang ITE

By | Januari 2, 2021

4 - Begini Larangan Judi Online Menurut Undang-Undang ITESlot online – Dunia perjudian hingga saat ini masih menjadi candu bagi sebagian orang yang masih suka mengadu nasib dengan cara ini. Bahkan lebih lanjut, praktek perjudian saat ini sudah lebih canggih dan bisa dilakukan via online. Hal ini menjadikan para penegak hukum kesulitan untuk melacak pelaku praktek perjudian. Pasalnya jenis perjudian online sangat susah untuk diidentifikasi, dan banyak yang menggunakan kedok-kedok yang tidak terlihat seperti judi.

Indonesia sebagai negara hukum juga cepat tanggap dalam menangani kasus judi online ini. pembuatan UU ITE menjadi salah satu solusi, dimana di dalamnya juga memuat beberapa aturan tentang pelanggaran praktek perjudian. Berbekal undang-undang ini, para penegak hukum bangsa ini setidaknya sedikit lega. Sebab ada sebuah payung hukum yang mendasari untuk melakukan tindakan atas pelanggaran praktek perjudian yang terjadi di masyarakat.

Beberapa pasal di dalam undang-undang telah mengatur larangan praktek perjudian slot online, utamanya pada UU ITE untuk mengurangi penyebaran perjudian melalui online. Akan tetapi, dunia maya seakan tak berbatas sehingga para oknum pelaku perjudian selalu bisa mencari celah untuk melakukan perjudian tanpa bisa terlacak. Diantara peraturan undang-undang yang mengatur larangan perjudian adalah di pasal 303 KUHP.

Bunyi Undang-Undang Larangan Perjudian

Ada dua pasal yang melarang perjudian (offline) maupun judi online yang termuat dalam KUHP, yaitu pasal 303 dan 303 bis. Dimana pada intinya bunyi dari pasal tersebut adalah:

  • Pasal 303 : Ancaman hukuman selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 25 juta rupiah.

Diantara poin-poin yang menjadi dasar atas hukuman tersebut adalah:

  • Bila ada seseorang atau sekelompok orang yang sengaja memberikan sebuah penawaran atau sebuah kesempatan untuk orang-orang bermain perjudian dan hal tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian, atau seseorang tersebut dengan sadar dan sengaja ikut terlibat dalam praktek tersebut.
  • Pemberian kesempatan dan penawaran yang sifatnya bersyarat maupun tidak untuk melakukan praktek perjudian.
  • Menjadikan permainan di dalam perjudian sebagai bentuk mata pencaharian dan mengadu nasib di kesehariannya.
  • Pasal 303 bis : Ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara dan denda sebesar 4 juta rupiah.

Apabila melakukan pelanggaran berupa :

  • Seseorang yang menggunakan kesempatan baik yang disengaja maupun tidak untuk melakukan perjudian dan melanggar pasal 303.
  • Seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam sebuah praktek perjudian yang diadakan di tempat umum (jalanan, pinggir jalan atau tempat yang didatangi oleh khalayak umum) dan melanggar pasal 303 tanpa seizin penguasa di daerah setempat.

Pada dasarnya semua bentuk perjudian online baik slot online ataupun judi yang dilakukan secara langsung merupakan sebuah pelanggaran yang harus dikenai sanksi. Hal tersebut sudah diatur di dalam UU 7/1974 pasal satu yang menjelaskan bahwa segala bentuk praktek perjudian merupakan sebuah kejahatan yang harus dikenai pidana. Dan di sempurnakan oleh pasa 303 dan 303 bis yang lebih mengerucut kepada setiap permainan yang mengandung unsur perjudian, akan dikenakan pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Undang-Undang ITE Yang Membahas Larangan Perjudian

Semakin maraknya praktek perjudian yang juga dilakukan secara online, UU ITE akhirnya turun tangan dan mengeluarkan undang-undang baru terkait pelanggaran yang dilakukan di internet (perjudian). Hal tersebut telah jelas di atur di dalam UU ITE pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

  • Setiap orang yang secara sadar dan sengaja tanpa memiliki hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau memberikan sebuah jalan untuk dapat mengakses informasi melalui elektronik atau sejenisnya yang mengandung unsur perjudian di dalamnya, maka akan dikenakan sanksi pidana.
  • Ancaman pidana untuk pelanggaran pasal tersebut yang membahas judi online sudah diatur di dalam pasal 45 ayat 2 UU 19/2016 yang menjelaskan bahwa hukuman pidana paling lama untuk pelanggaran pidana perjudian adalah selama 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

Undang-undang baik KUHP maupun ITE secara gamblang sudah menjelaskan larangan praktek perjudian berikut beserta sanksi tegas di dalamnya. Akan tetapi hingga saat ini para oknum pelaku seakan tak pernah jera. Hanya karena tergiur kemenangan yang mungkin hanya sesekali di dapat. Bahkan saat ini banyak sekali praktek perjudian berbasis online yang mengatasnamakan sebuah permainan.

Sehingga para penegak hukum di negeri ini merasa sangat kesulitan untuk melacak dan menjatuhi pidana kepada oknum tersebut. Bahkan situs-situs slot online pun saat ini juga banyak tersebar di internet. Jumlahnya yang tidak terbatas menjadikan para pelacak kesulitan untuk sekedar memfilter situs tersebut. Akibatnya, hampir semua kalangan masyarakat dapat dengan bebas mengakses dan memainkannya secara online tanpa khawatir akan terlacak.

Proses Penangkapan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Perjudian

Proses penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melakukan praktek perjudian dilakukan oleh pihak berwajib (polisi). Akan tetapi sebelum melakukan penangkapan, biasanya ada beberapa hal yang menjadi dasar ayas penangkapan tersebut, misalnya adanya laporan dari beberapa warga yang resah, penemuan bukti-bukti di TKP, atau bukti lain yang dirasa cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar.

Nah, prosedur penangkapan pelaku judi slot online sendiri sudah diatur didalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi bahwa penangkapan akan dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan pidana perjudian dengan bukti yang cukup. Akan tetapi, didalam proses penangkapannya sudah diatur pada pasal 18 KUHAP yaitu:

  • Penangkapan pelaku praktek perjudian dilakukan oleh penegak hukum yaitu pihak kepolisian dengan berdasar pada surat tugas dan surat penangkapan kepada pelaku perjudian. Dimana dalam surat penangkapan tersebut sudah tertera identitas dari pelaku dan tersebut alasan jelas atas penangkapannya.
  • Penangkapan bisa dilakukan dalam waktu yang cepat (segera) tanpa surat perintah dengan syarat pelaku harus diserahkan bersama dengan bukti pelanggaran perjudian yang dilakukan.
  • Surat penangkapan atas pelaku pelanggaran perjudian kemudian i teruskan kepada keluarga pelaku sebagai pemberitahuan dan peringatan atas tertangkapnya pelaku perjudian.

Semua hal yang berkaitan dengan pelanggaran praktek perjudian telah diatur di dalam undang-undang, baik sanksi pidananya maupun prosedur penangkapan pelakunya. Akan tetapi, hal ini tidak lantas membuat para pelaku judi online merasa jera. Mereka justru seperti tertantang dengan terus melakukan praktek perjudian tersebut. Terlebih untuk jenis perjudian online yang berkedok permainan yang saat ini sudah bebas diunduh di aplikasi pengunduh. Dimana dampak negatifnya akan membuat para pelaku menjadi ketagihan yang sulit untuk disembuhkan.

Judi adalah termasuk perkara kriminal yang harus dihindari, baik yang dilakukan secara langsung maupun berupa judi online. Selain sanksi pidana yang berat, sanksi sosial untuk keluarga yang ada di rumah juga cukup membuat malu. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindarilah praktek perjudian dalam bentuk apapun. Jangan sampai anda terjebak di dalam dunia hitam yang berkedok perjudian.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *